jdih@poltesa.ac.id Senin – Jumat, 07.30 – 16.00 WIB

Glosarium

Kumpulan istilah hukum dan akademik beserta definisinya sebagaimana digunakan dalam produk hukum Politeknik Negeri Sambas.

Menampilkan 14 dari 14 istilah dalam Glosarium

Abstrak Peraturan

Uraian singkat mengenai isi pokok suatu peraturan, meliputi dasar hukum, materi yang diatur, dan catatan status.

Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum
Dosen

Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen
Harmonisasi

Proses penyelarasan substansi rancangan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi HukumJDIH

Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
Keputusan DirekturKepdir

Penetapan tertulis yang dikeluarkan Direktur yang bersifat konkret, individual, dan final.

Mahasiswa

Peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar di Politeknik Negeri Sambas.

Pemrakarsa

Unit kerja atau pejabat yang mengajukan usulan dan bertanggung jawab atas penyusunan rancangan peraturan.

Peraturan DirekturPerdir

Peraturan tertulis yang memuat norma yang mengikat secara umum di lingkungan Politeknik Negeri Sambas dan ditetapkan oleh Direktur.

Prosedur Operasional StandarPOS

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan kegiatan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana, dan oleh siapa.

Senat

Organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Statuta Politeknik Negeri Sambas
Statuta

Peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.

Surat EdaranSE

Naskah dinas yang memuat pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Tri Dharma Perguruan Tinggi

Kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi
Uji Publik

Kegiatan menghimpun masukan dari sivitas akademika dan masyarakat terhadap rancangan peraturan sebelum ditetapkan.